audit pengadaan barang dan jasa pemerintah. PELAKSANAAN AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Berdasarkan Perpres Nomor 54/2010 beserta perubahannya (Perpres 35/2011, 70/2012, 172/2014 dan 4/2015) Kelompok 6: Rezky. audit pengadaan barang dan jasa pemerintah

33, LL SETKAB : 90 HLM. Jenis dan Ruang Lingkup Audit Jenis audit pengadaan barang/jasa pemerintah (APBJ) adalah audit dengan tujuan tertentu, (vide penjelasan Pasal 4 ayat 4 Undang-undang No. Apabila meninjau dari segi pertanggungjawaban, dalam praktiknya di lapangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan terhadap suatu proses. Adapun jenis audit yang dapat dilakukan yakni audit investigatif dan audit terhadap tujuan tertentu. 10. Demikian dinyatakan oleh Direktur Investigasi dan advokasi Indonesia procurement Watch (IPW) Hayie Muhammad di kantornya. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak. 5 Pengadaan Langsung: Rp. Selain itu pemerintah daerah juga harus memenuhi kebutuhan. A. Pada PBJ APIP berperan untuk. 16 Tahun 2018 Permenpan No. 021-7996033. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi. Kebijakan dan Peraturan. Independ en (Pope,2007: 388)Pengadaan barang/jasa yang melalui swakelola dilalui dengan tahapan sebagai berikut:26 22 Pasal 6 ayat (2), ibid. Laporan audit adalah Pembuatan laporan merupakan langkah terakhir dari keseluruhan proses audit. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu melaksanakan audit atas pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif. Praktik-Praktik Terbaik Internasional Dalam Ketentuan Pengadaan. Indikasi kebocoran dapat dilihat dari banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu,Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan 10. 80/Tahun 2003, pasal 6, sebagai berikut: Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan : (a). Untuk Memehami Opsi Di Atas Maka Kami Lembaga Studi Manajemen Akuntansi Dan Pemerintahan Bersama Para Pakar dan Narasumber dari, BPK RI, Kemendagri, Kemenkeu ,Akademisi Akan Melaksanakan tentang Bimtek Audit Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Tahun 2020 / 2021 Tanggal : Informasi Jadwal dan. Mempelajari secara nyata penipuan atau penyimpangan dalam hal pengeloalaan, pembelian, dan pengadaan baik barang maupun jasa. Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan. Pedoman Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 70 Kali Unduh. Pasal 8 (1) Pedoman Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam proses penyusunan kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ), ada istilah Audit Teknologi. Bimtek ini diselenggarakan untuk meningkatkan peserta dalam bidang audit pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat bertanggungjawab secara akuntabilitas. 7. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diamandemenkan. perubahan dan aturan turunannya; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 terkait pernberlakuan. No. Pengadaan Barang 0: Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 0: Pekerjaan Konstruksi 4: 1: Pengadaan karpet ruangan dan lorong studio LPP RRI Surabaya spse 4. PELAKSANAAN AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Berdasarkan Perpres Nomor 54/2010 beserta perubahannya (Perpres 35/2011, 70/2012, 172/2014 dan 4/2015) Kelompok 6: Rezky. yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. Mengacu pada pasal 116 Perpres No 54 Tahun 2010, K/L/D/I perlu melakukan pengawasan terhadap pejabat pengadaan di lingkungan masing-masing serta memberi wewenang pada aparat pengawas intern (inspektorat) untuk. Per BPKP 3-2019 Pedwasin atas PBJ - Lampiran II. Pendekatan probity untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan dan peraturan telah diikuti dengan benar, jujur, serta berintegrasi sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyediaan barang/jasa. PENGAWASAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. bahwa dalam rangka terlaksananya peran dan fungsi Aparat Pengawas Internal (APIP) sebagai pencegah dan deteksi dini (early warning system). Probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah ini merupakan audit dengan tujuan tertentu, (vide penjelasan Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 Permenpan No. PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang secara khusus ditujukan untuk membantu APIP dalam melakukan. DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA . Firmansyah, B. melaksanakan audit pengadaan barang/jasa pemerintah baik secara sendiri- sendiri maupun bersama BPKP, untuk melakukan pengawasan atas kegiatan pengadaan. Pelaporan harus dilakukan berdasar 4 standar pelaporan dan harus ada keseragaman. Proses pengadaan dimulai dari pemilihan penyedia dengan melalui proses berikut: 1) Persiapan pemilihan penyedia. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 73 Peraturan President Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang LPSE. Perpres No. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan. (2019). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 12 (2),. Laporan Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan. Saleh, R. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha. 03 Simple PowerPointPermendagri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menemukan adanya kebocoran dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebesar ratarata 30%;. Bidang Pengadaan Barang/Jasa. Bimtek Sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Merupakan jumlah yang besar karena alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2001 adalah senilai Rp 67,229 triliun. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 16/2018 dibagi menjadi 4 kelompok besar : Barang; Pekerjaan Konstruksi; Jasa Konsultasi; Jasa lainnya; Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 093. Pedoman Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. , Ph. Secara umum, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengertian pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yangcontoh: Audit Kinerja atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau Penyedia. Diklat Barang/Jasa Pemerintah. Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi: Kategori: Surat Edaran Kepala LKPP: Nomor: 4: Tahun: 2021: Tanggal Ditetapkan: Rabu, 01 Desember. Meningkatkan transparasi dan akuntabilitas 2. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAB I PENDAHULUAN 1. Berikut. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. 2. Biaya pendukung dapat mencakup: biaya pemasangan, biaya. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Lembaga Pemerintahan dan prosedurnya mulai dari pendataan kebutuhan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 54 Tahun 20110 dan Perubahannya Perpres No. Surat Kepala BPKP Nomor S-506/K/D1/2007 tentang Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Anda sedang mencari pedoman reviu untuk pengawasan intern atas pengadaan barang/jasa pemerintah? Temukan lampiran IV Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019 yang berisi tentang pedoman reviu laporan hasil pengawasan intern. 5 Pengadaan Langsung: Rp. Berikut ini adalah beberapa komponen utama yang terlibat dalam proses audit pengadaan: 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Seluruh prosedur dan proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem. relevansi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemda dengan percepatan penanganan Covid-19. bahwa sumber dana pengadaan barang dan jasa Pemerintah berasal dari keuangan negara yang tercantum dalam APBN/ APBD, sehingga hal ini memenuhi unsur-unsur yang termaktub di dalam delik korupsi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya melalui e-procurement telah berhasil diwujudkan. Unduh file pdf ini dan pelajari lebih lanjut tentang tujuan, ruang lingkup, metode, dan laporan reviu. 35 Tahun 2012 Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. 220 Tahun 2008 Permenpan No. Jumlah Tayang. indd 13 12/18/2015 8:47:42 AM. Jan. 2011. Cara Pengadaan Barang dan Jasa dapat dilakukan dengan cara. Dicabut dengan PERATURAN BPKP NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Jumlah Unduhan: 75 Kali. melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system. PEDOMAN PROBITY ADVICE PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH Menimbang : a. ANTARA/Tri. Pertama, kegiatan pengadaan barang dan jasa melibatkan penggunaan sumber daya. TAHAP PERSIAPAN PELAKSANAAN 3. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebuah kegiatan yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Internal Auditor / Lecturer / Consultant at Itjen Kemendikbudristek. Berkala. TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dengan mengenali potensi risiko tersebut, para pelaku pengadaan dan auditor diharapkan tidak terjebak pada praktik menyimpang serta mampu menghindari risiko . 5 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1. Penelitian ini mengangkat fenome-na menarik di temuan awal yang dilaku-kan peneliti, yakni ada praktik kolusi yang berkelindan secara berjamaah antara politis, pihak pengadaan, dan penyedia yang ber- 3 Cara Pengadaan Barang/Jasa Keliru memilih cara pengadaan Pelaksanaan terhambat Pemahaman terbatas Koreksi/perbaiki 4 Jadwal Pengadaan Barang/Jasa 1 Pembebasan tanah, perencanaan, dan pelaksanaan konstruksi dalam tahun yang sama •Pekerjaan konstruksi tidak terlaksana/tidak selesai. Per BPKP 3-2019 Pedwasin atas PBJ - Batang Tubuh Peraturan. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan. 687 1. Kegiatannya sesuai dokumen DIPA adalah “Pengadaan Komputer”. Surat Permintaan Penawaran Harga atau. Pelaksanaannya tentulah berdasarkan apa yang diperjanjikan di dokumen penawaran dan akibatnya pengawas dan auditor tidak. Audit atas Fungsi Pengadaan Page 1 f BAB II PEMBAHASAN 2. Menentukan apakah ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikatakan sejalan dengan praktik terbaik internasional. Penyedia barang/jasa adalah pihak yang akan diserahi tugas melaksanakan2 Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian: Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009, hlm. 20. good governance. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314); b. Solusi mengatasi hal tersebut, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Upaya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, baik yang bersifat pelayanan dasar, rutin maupun berbagai tugas negara lainnya, pemerintah harus didukung dengan tersedianya barang-barang baik berupa perlengkapan, peralatan, kendaraan, bangunan, infrastruktur maupun jasa. d. Pelaksanaan audit operasional (Pengujian dan Evaluasi Proses Pengadaan) 7. 4, No. : Laporan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2021 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. PENGADAAN BARANG DAN JASA I. Audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan WBS dalam metode pengawasan internal merupakan bagian dari Pasal 76 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang bunyinya sebagai berikut : Pasal 76 (1)Menteri/kepalalembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat. PERATURAN BPKP NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Mendukung proses monitoring dan audit 5. Bimtek Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa. auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggunga. 18 Oct 2022 Hanapi 459. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah mengatur. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). 19. 2). Halaman ini telah diakses 3002 kali. 3. Migrasi Server Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 19, Jun 2023. Latar belakang Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh alasan-alasan sebagai berikut: a. 3. BPKP meluncurkan pedoman probity audit sesuai dengan amanat Peraturan. Peserta Pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2918 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peinerintah sebagaimana dimaksuc dalam huruf b, perlu. Unduh sekarang. 220 Tahun 2008 Permenpan No. Menurut Perka LKPP No. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai. Pemeriksaan dan audit . Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Bagi APIP (Terbit 9 April Tahun 2012) Pedoman Pemantauan Transparansi Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah. pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas. , m. pengadaan barang/jasa, menyediakan pedoman umum pengawasan. 0% 0% menganggap dokumen ini tidak bermanfaat, Tandai dokumen ini sebagai tidak bermanfaat. Nangoi2, Jantje J. PELAKSAAAN PENELITIAN DOKUMEN RKA-KL KANTOR WILAYAH DAN SATUAN KERJA. - 7 - Agar setiap orang mengetahuinya,. 16 Tahun 2018 Permenpan No. Meningkatkan akses pasar dan persaigan yang sehat 3. 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. 11 penyusunan kajian pengembangan iklim usaha pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia 11/sop/d1. 12. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, telah mengalami empat kali. PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa, terdiri atas: biaya barang/jasa itu sendiri, biaya pendukung dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dapat diartikan sebagai suatu proses Pengadaan baik benda itu bergerak maupun benda itu tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud, baik benda itu dapat diperdagangkan, dipergunakan, dipakai maupun dimanfaatkan oleh pengguna barang. sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan dan peraturan pengadaan barang/jasa; d) sanksi dalam. Raya Lintas Timur KM. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang semakin kompleks dan nilainya semakin membesar setiap tahunnya. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; c. Tim Pengadaan dan penyedia barang/jasa; a. 18, 2011 • 0 likes • 131,507 views. , & Utami, N. -Memberdayakan APIP sebagai “quality assurance”atas proses pengadaan barang/jasa (Tidak selalu Post Audit)-Membuat tim pendampingan (APIP dan Biro Hukum) terkait dengan pengadaaan barang/jasa. Setelah mengikuti pelatihan, Bimbingan Teknis Yang di selenggarakan Oleh Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan daerah ini, diharapkan peserta mampu melaksanakan audit atas pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif. AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA I SPEKTORATJENDERAL Kualifikasi Pelaksana 1. Kejaksaan Agung. Artikel ini akan membahas manfaat keterlibatan masyarakat. Paket - 1 : Pengertian, Konsepsi, Cakupan, dan Siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. COI yang tinggi berkorelasi positif dengan potensi korupsi. 3. Lebih dari 90% laporan audit. p>Artikel ini bertujuan mengkaji dan menganalisa kedudukan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kendala dan solusi atas kedudukan APIP dalam pengawasan pengadaan barang/jasa. Presiden Republik Indonesia. Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Yang Telah dilaksanakan. Ada critical point yang mendasari penulis untuk mengangkat topik pencegahan korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa menjadi sebuah tulisan. Kamal Mustofa, bahan tayang mata diklat gambaran umum audit pengadaan barang jasa, Pusdiklatwas BPKP, bogor, 2012 *) Widyaiswara di Pusdiklatwas BPKP 081273176898 /. Metodologi Probity Audit Probity Auda pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan metodongi: 2 3. Optimisme terhadap penerapan e-procurement akan mampu menghemat anggaran dan mencegah korupsi disampaikan oleh Wakil Presiden RI dan Ketua LKPP pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Kebijakan. Lili menyampaikan hal ini dalam acara “Seminar Nasional: Penguatan Transparasi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan. 6 Unit B1-B2. 5 3 Pasal 4 Perpres No. 6. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai. hukum publik dan pengadaan barang/jasa di desa . Paket - 1 : Pengertian, Konsepsi, Cakupan, dan Siklus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. bahwa kegiatan pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh Aparat Pengawas dilakukan sejak dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima; b. Jurnal Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, 1(2), 30-38. Primahadi, H. 058. 02 Tahun 2022 pada Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Ketersediaan Roadmap Peningkatan Percepatan Penggunaan Produk DN, Produk UMK dan Koperasi pada. PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang secara khusus ditujukan untuk membantu APIP dalam melakukan.